Informasi Geospasial di Indonesia

Informasi Geospasial di Indonesia 

Illustrasi Geospasial

Dengan berkembangnya teknologi informasi pada segala bidang, "Informasi geospasial merupakan terobosan ke depan dalam revolusi informasi, dan sedang berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan yang disebabkan sifat spasial dan kegunaan visualnya yang luar biasa," sebagai inovasi baru perkembangan teknologi geospasial mengalami perubahan yang sangat drastis yaitu yang pada mulanya teknologi tersebut terbatas pada bidang pertahanan / militer tetapi sekarang tersedia untuk publik yang lebih luas. Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu tidak akan jauh tertinggal dengan negara-negara lain dalam perkembangan teknologi geospasial. Menurut Asep Karsidi sebagai Kepala Bakosurtanal bahwa” Indonesia memiliki teknologi geospasial yang tak kalah canggih dengan negara-negara maju”. Lihat dan baca disini.

Sebenarnya apa sih “Informasi Geospasial” itu? Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian antara lain adalah : lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 

Tiga Fungsi Krusial 

Pendayagunaan informasi geospasial atau informasi yang bereferensi lokasi geografis memiliki implikasi yang besar dalam mendukung setidaknya tiga hal penting: administrasi publik (public administration), pelayanan publik (public services) dan peran-peran internasional yang diemban pemerintah (adherence international agreements). Sebagaimana dalam rilis press tanggal 25 Maret 2008. (Lihat dan baca Informasi Geospasial untuk Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Bisnis. Disini) 

Pemanfaatan informasi geospasial tidak berhenti pada pelayanan antar sektor pemerintah, tapi memiliki fungsi dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat yang memperoleh akses lebih luas terhadap informasi geospasial akan memperoleh berbagai kemudahan dalam kehidupan. Contoh-contoh praktis terkait pelayanan publik adalah pada registrasi pertanahan, kemudahan informasi tentang penanggulangan dan mitigasi bencana, hingga ke pengaturan transportasi umum. 

Informasi Geospasial merupakan teknologi kunci untuk pengelolaan wilayah secara umum, termasuk wilayah delta (yaitu wilayah secara morfodinamik terbentuk dari proses interaksi antara sungai dan laut. Delta merupakan daerah yang sangat subur, memiliki sumberdaya yang melimpah serta berbagai ekosistem unik terbentuk di dalamnya). 

Sebagaimana dalam rilis pers tanggal 22-23 Nopember 2011 tentang “WORKSHOP GEOSPATIAL TECHNOLOGY ON SUSTAINABLE DELTA MANAGEMENT”, baca disini 

Dengan informasi geospasial diharapkan pengelolaan wilayah akan menjadi lebih komprehensif dan integratif karena memperhatikan semua aspek keruangan (termasuk aspek lingkungan). 

Dalam Penyelenggaraannya Informasi Geospasial di Indonesia diatur oleh UU. Republik Indonesia No.4 Tahaun 2011. 

Latar Belakang lahirnya UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011, Tentang Infomasi Geospasial. 

Dengan memperhatikan dan menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun masa mendatang. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain serta penanggulangan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial, dan agar dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Informasi Geospasial yang diatur oleh Undang-Undang. 

Itulah sekelumit riwayat lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Untuk mengetahui lebih lengkapnya undang-undang tersebut, dapat didownload disini. 

Sumber : www.bakosrtanal.go.id,
                  metrotvnews.com , dan UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Read More......

Sejarah T.Geodesi UGM

Sejarah Singkat dan Perkembangan Teknik Geodesi UGM.

               Kampus Geodesi

Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bermula dari bagian Geodesi-Geologi yang dibuka bulan Agustus 1959. Pada saat itu Dekan Fakultas Teknik dijabat oleh Prof. Ir. Soepardi dan sekretaris Fakultas dijabat oleh Prof. R. Soeroso Notohadiprawiro sekaligus merangkap sebagai Ketua Bagian Geodesi hingga tahun 1960. Ikut membidani kelahiran Geodesi-Geologi, selain Prof. R. Soeroso Notohadiprawiro, adalah Prof. Ir. Ali Djojohadinoto dan Ir. Jacub Rais (dari Djawatan Pendaftaran Tanah). Tempat kuliah saat itu di Sekip Unit IV, bersama-sama dengan bagian Kimia.

Tahun 1960-1962 Ketua Bagian Geodesi dipegang oleh Prof. Ir. Soewandi Noto Koesoemo. Tahun 1961-1963, Berdasarkan UU No. 22 tahun 1961, pada tahun 1962 Bagian Geodesi-Geologi dipecah menjadi dua bagian, yaitu Bagian Geodesi dengan Ketua Bagian Geodesi Ir. Pragnyono Mardjikoen, dan Bagian Geologi dengan Ketua Bagian Prof. R. Soeroso Notohadiprawiro. Pada saat itu pendidikan tinggi yang memiliki Bagian Geodesi baru ada 2 (dua), satu di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan di Institut Teknologi Bandung, yang telah ada sejak tahun 1950. Nama Geodesi saat itu masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga jumlah mahsiswa Bagian Geodesi Fakultas Teknik UGM untuk tiga angkatan 1959/1960, 1962/1963 hanya sekitar 20 Mahasiswa. Pada tahun-tahun awal berdirinya, semua dosen matakuliah keahlian Geodesi adalah Dosen Luar Biasa, diantaranya adalah Prof. Ir. Soetomo Wongsosoetjitro dari ITB, Ir. Soeparman Sentot dari Bandung, R. Warsono dari Jakarta, Ir. Poedji Rahardjo dari Surabaya, dan Ir. Jacub Rais dari Semarang. Berhubung beberapa laboratorium yang diperlukan belum ada di Bagian Geodesi, maka beberapa praktikum dilaksanakan di luar Yogyakarta, antara lain untuk praktikum astronomi dilakukan di Bandung dengan bimbingan Prof. Dr. Ing. Soenarjo (ITB/DJANTOP), praktikum fotogrametri di Jakarta dengan bimbingan R. Warsono (Kantor Pendaftaran Tanah Pusat), praktikum Pendaftaran Tanah di Magelang (Kantor Pendaftaran Tanah Magelang). 

Pada Tahun 1963-1978 Bagian Geodesi tidak menerima mahasiswa. Bagian Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada “ditutup” untuk sementara. Dengan bantuan UCLA, pada tahun 1963 tiga orang staf dari bagian Geodesi, yaitu Prijono, B.Sc, Budihardjo, B.Sc, dan Djoko Walidjatun, B.Sc dikirim untuk studi lanjut di OHIO State University (OSU). Ketiga orang tersebut, beserta Rachmad PH, B.Sc selanjutnya menjadi dosen tetap di Bagian Geodesi. Dengan kembalinya ketiga orang dari OHIO pada tahun 1966, maka pada tahun 1968 Bagian Geodesi dibuka kembali dengan ketua Bagian Djoko Walidjatun, M.Sc dan Sekretaris Bagian Budihardjo, M.Sc. Mahasiswa-mahasiswa lama dapat melanjutkan kuliah tingkat doktoral. Akibat tersendatnya perkuliahan dari tahun 1963-1968, Bagian Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang dibuka pada tahun 1959 baru dapat meluluskan sarjana pertamanya pada tahun 1969 yaitu Ir. Hasyimi Masyidin (Alm) yang pernah menjabat Sekretaris Bagian Geodesi untuk 3 (tiga) periode berturut-turut (1970-1976). Setelah sekian lama tidak ada pengiriman dosen ke luar negeri untuk studi lanjut, pada tahun 1972 Ir. Soeprapto dengan biaya MOMBUSHO (Jepang) mendapat kesempatan studi di Kyoto University sebagai Research Student. Babak kedua Bagian Geodesi yang dibuka pada tahun 1968, nampaknya belum dapat mengatasi berbagai macam kendala yang ada. Kekurangan tenaga dosen serta sarana pembelajaran menjadi penghambat utama.

Pada tahun 1978-1984, Tahun 1978 mahasiswa angkatan tahun 1968 sampai dengan 1973, mulai menumpuk ditingkat akhir. Dosen tetap yang ada hanya 6 orang, dengan beban kuliah sudah melebihi batas yang wajar. Menumpuknya mahasiswa selain karena masalah tugas akhir juga karena beberapa matakuliah tidak ada Dosen Pengasuhnya. Menyadari akan hal tersebut, Ketua beserta Sekretaris Bagian saat itu, Ir. Priyono dan Ir. Soeprapto, berusaha mencari bantuan ke berbagai pihak. Bantuan segera datang, Ketua Departemen Geodesi FTSP ITB, Ir. Klass J. Vilanueva, Dr. Ing. Syamsir Mira dan Drs. Wirahastirto dari Pusdata Departemen PU, Letkol. Ir. Soewito dari JANHIDROS, Ir. Soebagio Taipur dan Ir. Sidharta Sumarno dari LIPI. Khusus utnuk bimbingan skripsi, Bagian Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tidak dapat melupakan jasa Dr. Ir. Soekotjo Tjokrosoewarno yang telah memberikan berbagai macam fasilitas serta bimbingan intensif. Selain itu bantuan juga didapatkan dari beberapa staf JANHIDROS TNI-AL (sekarang DISHIDROS TNI-AL), Bakosurtanal, beberapa perusahaan Survey dan Pemetaan yang ada di Jakarta, sehingga banyak mahasiswa terbantu dalam menyelesaikan kerja praktek maupun tugas akhir. Jasa baik dari berbagai pihak tersebut, mulai menampakkan hasilnya, ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah lulusan dari tahun ke tahun. Bantuan dari berbagai kalangan yang peduli pada Pendidikan Geodesi, khususnya Bagian Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, telah “menyelamatkan” Bagian Teknik Geodesi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0214/U/1979, pada tahun 1980 Bagian Geodesi resmi berubah menjadi Jurusan Teknik Geodesi dengan memberlakukan kurikulum baru menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Usaha dan penyempurnaan kurikulum dan kualitas staf pengajar terus dilakukan. Pada tahun 1984, dengan bantuan dana Proyek Bank Dunia IX melalui Direktorat Perguruan Tinggi, dibawah koordinator Prof. Dr. Ivan Mueller (Ohio State University), secara bergantian datang ahli Geodesi dari berbagai negara ke Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ahli tersebut yaitu : Prof. Dr. Van Gelder (Belanda), Prof. Dr. Darmanis (Yunani), Prof. D. Cubic (Inggris), Prof. Dr. Arur (India), Prof. Dr. Jiwalay (Thailand), Prof. Dr. Badekas (Jerman), Prof. Dr. Zenk (Jerman), dan Prof. Dr. Yehuda Bock (USA).

Pada tahun 1984-2000. Dengan jumlah dosen tetap sebanyak 28 orang pada tahun 1994, Jurusan Teknik Geodesi berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusannya. Pada tahun 1994, Jurusan Teknik Geodesi menempati kampus baru berlantai tiga seluas 4.237 m2 di Kompleks Fakultas Teknik, Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta berkumpul dengan Jurusan lainnya dalam satu kompleks. Pada tahun 1988, dilakukan evaluasi kurikulum 1980 yang telah berjalan hampir 8 tahun lamanya. Selanjutnya pada tahun 1995, dilakukan lagi evaluasi kurikulum 1988, untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan iptek dan diberlakukannya kurikulum nasional. Pada tahun 1995, dua orang dosen menyelesaikan Program Doktoralnya, yaitu Ir. Subaryono, MA, Ph.D dari Waterloo University Canada, dan Dr. Ir. Haryono dari Universitas Kebangsaan Malaysia.

Pada tahun 2000-2004, Pada tahun 2000 dilakukan evaluasi kurikulum 1996 yang menghasilkan kurikulum 2001. Nama program studi Teknik Geodesi diganti dengan Program Studi Teknik Geodesi-Geomatika dengan alasan adanya perubahan paradigma dari Teknik Geodesi ke Teknik Geomatika, sehingga lulusan Teknik Geodesi tidak hanya mempunyai kemampuan membuat peta, tapi juga memiliki kemampuan menyajikan informasi kebumian yang diintegrasikan untuk penggunaan di berbagai bidang. Universitas Gadjah Mada dengan PP. 153 tahun 2000 berubah sebagai Badan Hukum Milik Negara, mebuka peluang kerjasama yang lebih intensif. Jurusan membuka program Diploma 1 Survey dan Pemetaan Kadasteral (1998), Diploma 3 Teknik Geomatika (2000), dan Program Sarjana Swadaya Teknik Geodesi-Geomatika (2000). Program Pascasarjana juga telah dibuka dengan cikal bakal dari hasil kerjasama pendidikan Magister dengan Ditjen Pajak. Saat ini (2004) jumlah mahasiswa aktif lebih dari 800 mahasiswa dari berbagai program studi. Pada tahun 2004, Jurusan Teknik Geodesi-Geomatika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mempunyai jumlah staf dosen sebanyak 32 orang.

Pada tahun 2005-sekarang, Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM saat ini (tahun 2011) dipimpin oleh Ir. Djurdjani, MSP, M.Eng, Ph.D, sebagai Ketua jurusan, dan sebagai Sekretaris Jurusan yaitu Trias Aditya KM, ST, MSc, Ph.D. Sekarang Jurusan Teknik Geodesi-Geomatika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada telah memiliki Laboratorium Fotogrametri, Laboratorium Geodesi, Laboratorium Geomatika, Laboratorium Hidrografi, dan Laboratorium Ukur Tanah, serta memiliki staf dosen sebanyak 35 orang, dengan rincian 11 orang Doktor (S3) dan 28 orang Master (S2). Saat ini 8 orang sedang mengikuti program Doktor dengan rincian 2 orang di Australia, 1 orang di Malaysia, dan 5 orang di UGM. 

Disadur dan dikutib oleh Maz-Prie82, dari Sumber : Buku Alumni 1959-2004, Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan Website Teknik Geodesi UGM / Departement of Geodetic Engineering–Gadjah Mada University.
http://geodesi.ugm.ac.id/

Read More......

Informasi Geospasial

Geospasial dalam Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh: Arif Aprianto & Tommy Nautico

Masih dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, kali ini Kepala Bakosurtanal, Asep Karsidi berkesempatan memberikan keynote speaker pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (PIT MAPIN) yang ke XVIII pada tanggal 8 Juni 2011 di Universitas Diponegoro. Acara yang dihadiri oleh para akademisi, pelaku usaha dan praktisi yang berkecimpung di bidang penginderaan jauh ini mengangkat tema Geospasial dalam Pembangunan Wilayah dan Kota.

Terkait dengan telah lahirnya Undang-Undang Informasi Geospasial, Ketua Umum MAPIN, Dewayany Sutrisno menyampaikan dalam sambutannya bahwa ada beberapa amanat dalam UUIG yang menjadi pegangan dalam keterlibatan bidang penginderaan jauh, terutama MAPIN, diantaranya adalah disebutkan dalam salah satu pasalnya tentang penyelenggaraan dan pemutakhiran Informasi Geospasial, dimana peran penginderaan jauh sangatlah besar, terutama dalam analisa maupun pengumpulan data mengingat luasnya wilayah Negara Indonesia yang tidak memungkinkan dilakukan pengukuran secara langsung. Dalam hal ini, bidang penginderaan jauh memiliki peluang yang sangat besar dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Informasi Geospasial, baik Dasar maupun Tematik. Selain itu, terkait dengan masalah sertifikasi yang juga diamanatkan dalam UUIG, MAPIN berusaha meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang penginderaan jauh untuk dapat diakui sebagai organisasi profesi yang mampu menerbitkan sertifikasi profesionalisme di bidang penginderaan jauh.

Menyambung tema seminar tentang pembangunan wilayah dan kota, Asep Karsidi menyampaikan dalam materinya bahwa peran UUIG dalam perencanaan pembangunan wilayah dan kota sangatlah besar. Pemahaman (mindset) yang terjadi saat ini adalah bahwa pembangunan wilayah hanya meliputi wilayah daratan, sedangkan wilayah Indonesia yang memiliki luas sekitar 8 juta km² sebagian besar berupa perairan yang merupakan barier dalam arus pertukaran sumberdaya maupun informasi antar pulau. Kita bisa membuat jembatan antara Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan dengan Madura atau pun dengan Sumatera, namun bagaimana dengan Pulau Kalimantan. Hal ini merupakan gambaran pola pembangunan dan perkembangan di wilayah Indonesia yang kurang maksimal secara keseluruhan. Ketidakmaksimalnya pola pembangunan dan perkembangan wilayah di Indonesia salah satunya disebabkan karena ketersedian data/informasi geospasial yang masih kurang. Untuk itu, peran MAPIN sangat besar dalam penyediaan data dan informasi geospasial secara cepat dan akurat dengan pemanfaatan teknik penginderaan jauh yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, demikian lanjut Asep Karsidi.

Asep Karsidi juga menambahkan, energi dan sumberdaya alam meripakan salah satu sektor yang lebih banyak disoroti saat ini, mengingat sektor ini merupakan aset negara yang distribusi dan keberadaanya lebih banyak diketahui dan dikuasai oleh asing. Kasus seperti ini terjadi karena kurang adanya dukungan informasi geospasial di sektor energi dan sumberdaya alam, sehingga bangsa Indonesia sendiri kurang mengetahui luas dan besarnya sumberdaya yang dimiliki. Tentu saja akan berdampak pada pola pengelolaan sumberdaya itu sendiri yang kurang maksimal, khususnya bagi kemjuan bangsa.

Tidak itu saja, tambahnya. Pola perencanaan dan pembangunan wilayah mengalami masalah karena kurang tersedianya informasi geospasial. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat dicapai dengan tersedianya informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, dalam arti secara komprehensif (terpadu) terhadap bidang-bidang lainnya dapat dikompilasi dan diintegrasikan sehingga dapat bermanfaat secara menyeluruh di berbagai aspek pembangunan, yang saat ini masih menjadi masalah utama ketersediaan informasi geospasial yang telah ada di Indonesia. Untuk itu, munculnya UUIG ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan mendasar tentang informasi geospasial yang menjadi data utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah dan kota, sebagaimana tercantum dalam salah satu tujuan yaitu menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh: Arif Aprianto & Tommy Nautico

Sumber : http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/geospasial-dalam-pembangunan-wilayah-dan-kota/

Read More......